Kebocoran Data Pribadi Kandidat Pilkada, KPU: Kelalaian Vendor, Telah Lakukan Perbaikan dan Pelacakan

28 Okt 2026 18:09 (GMT+8)Farini Anwar

Taiwan Go Go pada tanggal 28 Oktober mengelar pers konferensi, mengemukakan adanya kebocoran nomor kartu penduduk (KTP) dari para kandidat yang turut dalam pemilihan umum kepala daerah (PILKADA) yang akan berlangsung di akhir tahun ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menghentikan layanan online pada tanggal 27, dan melalui penelusuran dan perbaikan program, pada pukul 7 malam kembali melakukan pelacakan dan setelah melaporkan kepada pihak berwenang. Selanjutnya kan terus melakukan pelacakan penyebab dari kelalailan dan pengaruh yang diakibatkan.

Taiwan Go Go mengemukakan, “Sistem pelaporan aset kekayaan kandidat pejabat” dari KPU mengalami kebocoran data nomor kartu penduduk dari 81 kandidat walikota dan bupati, serta 1.492 kandidat legislator, untuk itu meminta KPU menghubungi kandidat bersangkutan dan melakukan pelacakan serta mengumumkan laporan hasil peninjauan.

KPU menyampaikan telah menghentikan sistem layanan pengumuman daring pada tanggal 27 Oktober, sehubungan dengan staf maintenance tengah melakukan pelacakan dan perbaikan untuk menghalangi kebocoran data, dan pada pukul 7 malam kembali membuka pemeriksaan, untuk hal ini juga telah memberikan laporan kepada pihak berwenang. Terkait alasan kelalaian dari vendor dan juga cakupan pengaruh yang ditimbulkan, KPU mengemukakan, telah mengerahkan prosedur pelacakan untuk lebih memahami duduk masalah, selanjutkan juga akan ditangani sesuai dengan peraturan “Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”.

Baca artikel asli di situs Rti

Berita lainnya MORE

Tindak Tegas Disinformasi Pemilu dan Berantas Penindasan Lintas Batas, NPA: Jamin Keamanan Pemilu

Pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Pejabat Publik Daerah 2026 akan digelar pada 28 November 2026 mendatang. Otoritas National Police Administration (NPA) pada Rabu (4/11) menggelar konferensi pers untuk memaparkan langkah-langkah pencegahan disinformasi, pembendungan intervensi kekuatan asing dalam pemilu, serta antisipasi aksi penindasan lintas batas selama masa kampanye. Dalam pemaparannya, Kepala Biro Investigasi Kriminal (CIB) Chou Shao-chou (邱紹洲) menyatakan bahwa kabar bohong seputar pemilu utamanya berseliweran melalui media sosial dan aplikasi perpesanan instan. Konten yang disebarkan sebagian besar memuat manipulasi fakta terkait kandidat maupun fitnah bermotif politik. Hingga akhir Oktober lalu, jajaran kepolisian telah menangani 184 kasus, dengan 112 kasus yang melibatkan 153 orang tersangka telah dilimpahkan ke kejaksaan. Terkait kecemasan para kandidat terhadap ancaman konten manipulasi digital berbasis kecerdasan buatan, NPA mengimbau para kandidat yang merasa dirugikan oleh rekaman video atau audio palsu untuk mengajukan uji forensik mandiri ke CIB, segera melapor ke kantor polisi terdekat, serta melaporkan konten terkait ke pihak platform media sosial guna memutus rantai persebaran materi menyesatkan tersebut. Menyinggung intervensi pihak asing dalam pemilu, Kepala Divisi Keamanan Dalam Negeri NPA Lin Mu-hung (林沐弘) mengungkapkan bahwa modus yang dilancarkan kian beragam. Modus-modus tersebut antara lain mencakup manipulasi bursa taruhan pemilu, fasilitas tamasya gratis ke Tiongkok bagi warga Taiwan, penyaluran donasi melalui jejaring pengusaha Taiwan di luar negeri, mobilisasi massa berkedok kegiatan keagamaan di kuil-kuil, hingga pendekatan terhadap jejaring broker politik lokal demi memengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, kekuatan eksternal ditengarai melancarkan penindasan lintas batas lewat aksi teror, pelecehan, intimidasi, kekerasan fisik, dan penguntitan yang mengancam keselamatan warga negara serta kebebasan berekspresi. Lin Mu-hung menambahkan, terkait konspirasi kekuatan asing yang merangkul sindikat kriminal terorganisasi lintas batas, biro detektif swasta nakal, dan kolaborator lokal di Taiwan untuk menjalankan tindak pidana, aparat kepolisian telah mengusut 9 perkara. Wakil Kepala NPA Kuo Shih-chieh (郭士傑) melayangkan peringatan keras kepada jejaring kekuatan asing beserta para kaki tangannya di Taiwan agar tidak mencoba memanipulasi opini publik dan mencampuri pemilu lewat teror lintas batas atau penyebaran hoaks. Setiap pelanggaran hukum, tegasnya, akan ditindak tanpa kompromi hingga ke akar-akarnya. NPA turut menyerukan kepada masyarakat luas agar mengedepankan prinsip tahan diri saat ragu, verifikasi dari berbagai sumber, ketika menjumpai informasi yang belum terbukti kebenarannya di jagat maya, serta tetap rasional dan objektif dalam berpendapat demi menghindari jerat hukum. Di samping itu, publik diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap iming-iming materi, jamuan wisata, atau pertukaran kepentingan dari pihak asing yang mendikte mobilisasi suara, menyebar berita bohong, maupun intervensi pemilu lainnya, agar tidak terjerumus menjadi kolaborator lokal yang mencederai proses demokrasi di Taiwan.

4 Nov 2026

Penambahan 40 Jadwal Keberangkatan THSR Selama PILKADA 9 in 1

Untuk menanggulangi arus penumpang selama pilkada 9 in 1 yang akan berlangsung pada tanggal 28 November 2026, Taiwan High Speed Rail (THSR) pada tanggal 28 Oktober mengumumkan, perencanaan penambahan jadwal keberangkatan sebanyak 40 jadwal sehingga total sebanyak 718 jadwal keberangkatan untuk memudahkan arus perputaran penduduk selama masa pilkada tanggal 27 – 30 November, pembelian tiket THSR untuk masa tersebut mulai dibuka pada tanggal 30 Oktober pukul 00. Taiwan akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) pada tanggal 28 November 2026 mendatang, THSR pada tanggal 28 Oktober mengumumkan penambahan 40 jadwal keberangkatan selama 4 hari masa pemberian suara PILKADA yaitu tanggal 27 – 30 Novermber 2026, mencakup 18 jadwal ke selatan, 22 jadwal ke utara, total jadwal keberangkatan sebanyak 718 untuk memberikan pelayanan kepada penumpang. THSR mengatakan, tiket sudah dapat dibeli mulai tanggal 30 Oktober pukul 00, mengimbau penumpang untuk menggunakan aplikasi “T-EX”, toko waralaba yang bekerja sama dengan THSR, pemesanan tiket daring, atau langsung ke loket atau mesin penjualan tiket stasiun-stasiun pada jam operasi.

28 Okt 2026

Jumlah Pemilih Pemilu 9 in 1 Mencapai 19,65 Juta, Pemilih Pertama 600 Ribu Orang

Hari ini tanggal 20 Agustus 2026 yang berarti tinggal 100 hari lagi dari hari pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pilkada), Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi mengumumkan pemilu. Ketua KPU You Ying-lung (游盈隆) menyampaikan, pemungutan suara Pemilu 9 in 1 akan berlangsung pada tanggal 28 November 2026, diperkirakan jumlah pemilih sekitar 19,65 juta orang, dengan 600 ribu orang pemilih pertama, ajang pemilu ini untuk memilih 11.051 orang. You Ying-lung menyampaikan, untuk menghindari Konten audio-visual memengaruhi pemilihan umum, KPU juga secara khusus membentuk “Tim Tugas Khusus Penanggulangan Deepfake” sebagai langkah awal pencegahan sebelum terjadi kasus. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini (20/8) mengumumkan calon anggota yang akan dipilih, pemilu yang akan berlangsung pada tanggal 28 November 2026 mendatang diperkirakan akan memilih 11.051 anggota, dengan 8.906 kawasan pilihan, 18.244 tempat pemungutan suara (TPS), akan mengerahkan 250 ribu petugas pemilu, apabila ditambahkan dengan referendum maka akan mengerahkan 300 ribu orang lebih. Ketua KPU You Ying-lung (游盈隆) menyampaikan, Konten audio-visual memengaruhi pemilihan umum sempat beredar di seluruh belahan bumi, negara atau kawasan demokrasi yang akan melaksanakan pemilu harus mencegah hal ini. KPU akan mengelar rapat dengan instansi Pertahanan Nasional dan pejabat kepolisian tertinggi dalam waktu dekat ini untuk mendiskusikan bagaimana melakukan pencegahan yang efeksif terhadap audio visual yang memengaruhi pemilu, dan terakhir KPU dengan berdasarkan “pencegahan awal sebelum terjadi” akan membentuk “Tim Tugas Khusus Penanggulangan Deepfake”. KPU dengan bantuan dari Kementerian Urusan Digital (MODA) akan menempatkan satu platform yang dapat dengan mudah para calan pemilu melaporkan audio visual yang memuat konten deepfake untuk mempercepat penghapusannya.

20 Agu 2026

Terpidana Kasus Penipuan Dilarang Mencalonkan Diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Taiwan

(Taiwan, ROC) – Yuan Legislatif pada hari ini (4/8) melalui pembacaan ketiga meloloskan amandemen Pasal 26 UU Pemilihan dan Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden. Amandemen tersebut menambahkan ketentuan, seseorang yang pernah dinyatakan bersalah melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana berdasarkan UU Pencegahan dan penanggulangan Kejahatan tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon presiden maupun wakil presiden. Rancangan amendemen Pasal 26 Undang-Undang Pemilihan dan Pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh anggota parlemen Partai Progresif Demokrat (DPP) Alan Lee (李柏毅) dan anggota parlemen Partai Kuomintang (KMT) Weng Hsiao-ling (翁曉玲) mendapat kesepakatan dari kubu pemerintah maupun oposisi saat pembahasan awal di Dewan Urusan Dalam Negeri, sehingga pasal tersebut dengan cepat lolos tahap pembahasan awal. Saat pembahasan awal rancangan undang-undang, Kementerian Dalam Negeri (MOI) Taiwan juga menjelaskan jika UU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta UU Pemilihan Pejabat Publik, yang direvisi dan diumumkan pada 9 Juni 2023, telah menetapkan bahwa pelaku tindak pidana penipuan berat berdasarkan Kitab UU Hukum Pidana tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon dalam pemilu. Sementara itu, UU Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Penipuan, yang mulai berlaku pada 31 Juli 2024, juga memperberat hukuman bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 339-4 Kitab UU Hukum Pidana. Atas pertimbangan keadilan dalam persyaratan pencalonan, MOI menyatakan bahwa apabila Yuan Legislatif mencapai kesepakatan untuk merevisi undang-undang, pada prinsipnya kementerian menghormati keputusan tersebut.

4 Agu 2026