Libur Sehari sebelum Pemilu Diperbolehkan? MOI: Jika ada Konsensus, Hal itu Dihormati

(Taiwan, ROC) -- Untuk menurunkan ambang batas pemilih, Partai Progresif Demokratik (DPP) di Yuan Legislatif memperkenalkan “Rancangan Undang-Undang Penguatan Promosi Pemungutan Suara Demokratis” di tahun lalu. Rancangan tersebut mencakup ketentuan “libur demokrasi” sebelum pemilihan, memicu perdebatan. Untuk memastikan ketelitian legislasi, Komite Urusan Internal dari Yuan Legislatif menggelar dengar publik pada hari ini (8/1). Wakil Menteri Dalam Negeri Taiwan (MOI), Wu Tang-an (吳堂安) yang hadir dalam acara dengar publik menyatakan, bahwa “libur demokrasi” akan memiliki dampak kecil dalam sistem pemilihan, dan MOI akan menghargai konsensus apa pun yang diraih oleh seluruh sektor di masyarakat.

Untuk mempermudah masyarakat menggunakan hak pilih, fraksi DPP di Yuan Legislatif memperkenalkan RUU Penguatan Promosi Pemungutan Suara Demokratis di tahun lalu. RUU tersebut berisi 12 pasal yang secara eksplisit melindungi warga negara dari campur tangan ilegal atau tidak pantas ketika menggunakan hak mereka untuk memilih, mencabut mandat, dan memberikan suara. Undang-undang ini juga berisi penetapan bahwa akan ada hari libur pada hari pemilihan dan sehari sebelumnya untuk memastikan warga negara dapat kembali ke tempat tinggal mereka untuk menggunakan hak pilih mereka.

Wakil Menteri Dalam Negeri Taiwan (MOI), Wu Tang-an (吳堂安) menyatakan, MOI menghormati peraturan ini. Ia mengatakan, “karena rancangan ini tidak mengubah metode pemungutan suara saat ini dan memiliki dampak minimal dalam sistem pemilu. Jika ada konsensus yang cukup di antara semua sektor masyarakat tentang keseimbangan antara memastikan partisipasi warga negara dalam politik dan biaya sosial, kementerian akan menghormatinya."

Selain itu, Wu Tang-an menunjukkan, jika pemungutan suara absente (tidak di tempat) diimplementasikan, beberapa surat suara dari daerah pemilihan lain mungkin muncul di satu tempat pemungutan suara. Akan sulit untuk menjaga kerahasiaan suara para pemilih ini yang perlu mengembalikan surat suara mereka ke tempat tinggal mereka. MOI memperingatkan bahwa kekuatan musuh asing dan penjahat dapat memanfaatkan hal ini untuk memanipulasi atau mengganggu kegiatan pemilihan, sehingga membahayakan keadilan pemilihan.